Perdamaian Israel - Palestina versi Trump, Tak Komitmen Soal Solusi 2 Negara?

Liputan6.com, Washington DC - Penjelasan samar penasihat kepresidenan Amerika Serikat, Jared Kushner dalam menggambarkan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina, menimbulkan kekhawatiran, bahwa ujung tombak negosiator AS untuk perdamaian Israel - Palestina itu tak sepenuhnya berkomitmen pada prinsip 'Solusi Dua Negara atau Two State Solution' yang telah lama diadvokasikan Amerika dan negara-negara anggota PBB.

"Orang-orang Palestina harus memiliki hak menentukan nasib sendiri," kata menantu Presiden Donald Trump saat diwawancarai Axios awal pekan ini, beberapa pekan jelang pengumuman proposal perdamaian versi pemerintahan Trump yang dinanti.

Tapi, ketika Axios meminta Kushner untuk mengelaborasi jawabannya, ia menjawab, "kita berbicara tentang orang-orang, bukan istilah teknis," jelasnya sama, seperti dikutip dari Vox, Selasa (4/6/2019).

Saat ditekan apakah orang-orang Palestina bisa merdeka dari pemerintahan dan campur tangan militer Israel, Kushner mengatakan, "itu tujuan tertingginya."

Namun saat melanjutkan, Kushner urung mengatakan apakah Palestina harus memiliki negara merdeka sendiri dengan ibukota di Yerusalem Timur.

"Ada perbedaan antara keinginan para teknokrat dan ada perbedaan di antara keinginan orang-orang. Para teknokrat berfokus pada hal-hal yang sangat teknokratis dan ketika saya berbicara dengan orang-orang Palestina, yang mereka inginkan adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, kesempatan untuk membayar hipotek mereka," jawab Kushner.

Ketika kembali ditanya apakah Kushner percaya Palestina mampu memerintah sendiri tanpa campur tangan dari Israel, ia tidak menjawab secara langsung, dan tampaknya membuat tujuan akhir dari proposal perdamaian yang ditawarkan AS hanyalah tentang investasi asing di Israel, Palestina dan Timur Tengah secara umum.

"Saya pikir ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Palestina saat ini dengan baik dan ada beberapa hal yang kurang. Dan saya benar-benar berpikir bahwa agar daerah tersebut dapat diinvestasikan, bagi investor untuk datang dan ingin berinvestasi di industri dan infrastruktur yang berbeda guna menciptakan lapangan kerja, Anda perlu memiliki sistem peradilan yang adil. Anda perlu memiliki kebebasan pers, kebebasan berekspresi, toleransi untuk semua agama, dan sebagainya," kata taipan real estat AS itu.

AS diharapkan akan segera mengumumkan kesepakatan perdamaian Israel - Palestina yang diberi nama oleh Presiden Trump sebagai 'Deal of the Century' dalam waktu dekat. Kuat diperkirakan bahwa proposal itu akan diumumkan dalam Konferensi Bahrain untuk ekonomi Palestina pada akhir Juni mendatang.

Jared Kushner, penasihat kepresidenan dan menantu Trump, serta pengacara Jason Greenbllatt adalah orang kepercayaan presiden dalam menyusun proposal 'the Deal'. Keduanya, yang mempraktikkan Yahudi Ortodoks, tidak datang dengan pengalaman politik tetapi telah berbagi minat dan koneksi yang lama dengan Israel.

Komentar Kushner soal proposal perdamaian Israel - Palestina yang hanya condong pada sektor ekonomi, selaras dengan apa yang akan dibahas dalam Konferensi Bahrain.

Di sisi lain, Palestina menolak untuk hadir ke Bahrain, dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbbas mengatakan bahwa "Deal of the Century" dan konferensi itu "dapat pergi ke neraka."

Kritik terhadap pendekatan itu mengambil fakta bahwa pembahasan isu ekonomi tidak diadakan bersamaan dengan diskusi politik.

"Anda tidak dapat melakukan pembangunan ekonomi yang serius tanpa menyelesaikan masalah keamanan dan politik yang memungkinkan investor dan pertumbuhan ekonomi internal dan lapangan kerja," kata Aaron David Miller, mantan perunding dan analis masalah Timur Tengah untuk pemerintahan AS di masa Partai Republik dan Partai Demokrat seperti dikutip The Washington Post.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita kurang lengkap buka link di samping http://bit.ly/2WmvyGg

Bagikan Berita Ini