2 Orang Mengaku Perdana Menteri, Kekacauan Politik Melanda Sri Lanka

Liputan6.com, Kolombo - Sri Lanka diguncang kekacauan politik setelah Presiden Maithripala Sirisena secara resmi memerintahkan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mundur dari jabatannya pada Sabtu 27 Oktober 2018.

Keputusan tersebut dilakukan setelah partai pengusung presiden memutuskan mundur dari koalisi berkuasa.

Beberapa jam setelah memecat perdana menteri, Presiden Maithripala Sirisena melakukan langkah dramatis dan kontroversial, dengan mengangkat Mahinda Rajapakse sebagai kepala pemerintahan.

Rajapakse sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden ke-6 Sri Lanka pada 19 November 2005 hingga 9 Januari 2015.

Di sisi lain, Ranil Wickremesinghe menolak lengser dan masih menduduki Temple Trees, kediaman resmi perdana menteri. Dalam suratnya kepada Presiden Sirisena, Wickremesinghe bersikukuh ia masih menjabat.

Wickremesinghe mengaku hanya bisa dipecat oleh parlemen, di mana partainya menjadi mayoritas. Ia juga bersumpah untuk mengajukan tindakan hukum terhadap apa yang dia kutuk sebagai tindakan inkonstitusional.

"Saya bicara pada Anda semua sebagai perdana menteri Sri Lanka," kata Wickremesinghe dalam konferensi pers pada Jumat malam. "Saya masih perdana menteri dan akan bekerja sebagai perdana menteri."

Sementara itu, sejak disumpah menjadi perdana menteri baru, Rajapakse belum mengumumkan formasi kabinet -- yang secara konstitusional otomatis dibubarkan ketika perdana menteri lama dicopot.

Juru bicara parlemen, Karu Jayasuriya mengatakan, pihaknya akan memutuskan pada Sabtu ini apakah akan menerima atau tidak pengangkatan Rajapakse sebagai perdana menteri.

Parlemen baru akan memulai sidangnya pada 5 november 2018, yang agendanya membahas anggaran nasional yang diajukan pemerintah. Sementara, Mahkamah Agung yang punya kewenangan memutus sengketa konstitusional, tak beroperasi pada akhir pekan.

Bicara pada pendukung yang menyemut di depan rumahnya di Kolombo Jumat malam, Rajapakse juga meminta Wickremesinghe mundur.

"Anggota partainya harus menghormati demokrasi, menghormati negara dan menghormati hukum", kata mantan presiden itu.

Para loyalis Rajapakse menyerbu dua jaringan televisi milik negara, yang mereka anggap setia pada perdana menteri lama, dam memaksanya melakukan siaran.

Rekaman video menunjukkan polisi kewalahan menangani massa di stasiun televisi Rupavahini. Namun, jalanan ibu kota Sri Lanka tetap tenang tanpa gejolak.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita kurang lengkap buka link di samping https://ift.tt/2D80aS8

Bagikan Berita Ini