Filipina Tolak Seruan Pemeriksaan oleh Dewan HAM PBB Terkait Perang Narkoba

Liputan6.com, Manila - Pemerintah Filipina pada hari Sabtu menolak seruan penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Filipina menggambarkan seruan itu sebagai campur tangan dalam urusan negara Asia.

Para pakar HAM meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat 7 Juni 2019, untuk melihat jumlah kematian tidak resmi, serta pembunuhan oleh polisi Filipina dalam konteks perang melawan narkoba, yang digagas Presiden Rodrigo Duterte.

Dikutip dari Channel News Asia pada Sabtu (8/6/2019), Duterte disebut telah mengawasi penumpasan narkotika di Filipina, di mana polisi setempat telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba, sejak ia terpilih tiga tahun lalu.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan jumlah sebenarnya yang tewas setidaknya tiga kali lebih tinggi dari laporan resmi.

"Seruan terbaru oleh 11 pelapor khusus PBB untuk penyelidikan internasional tidak hanya menantang secara intelektual, tetapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina," kata juru bicara Duterte, Salvador Panelo, dalam sebuah pernyataan.

Panelo menuduh para ahli PBB "menjajakan pengulangan fakta bias dan benar-benar salah, yang dipalsukan dalam tuduhan jahat terhadap otoritas yang dibentuk", dalam hal ini pelaksana kebijakan perang narkoba.

"Mereka yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang, dan menyinggung catatan HAM presiden, telah ditolak keras oleh pemerintah Filipina," lanjut Panelo menegaskan.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita kurang lengkap buka link di samping http://bit.ly/2XCWU7K

Bagikan Berita Ini