Isu Gaji Menteri Naik Diam-Diam di Tengah Krisis Picu Warga Palestina Geram

Liputan6.com, Ramallah - Laporan kenaikan gaji para menteri di Palestina memicu kemarahan para warganya. Pemerintah --  yang tengah kekurangan uang -- kemudian berjanji untuk menangguhkannya secara rahasia, kata utusan PBB untuk konflik Israel-Palestina pada Kamis 7 Juni 2019 waktu setempat.

Isu kenaikan gaji para menteri Palestina itu pertama kali berembus dari bocornya dokumen secara online yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017,

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas diam-diam setuju untuk meningkatkan gaji bulanan para menteri sebesar 67 persen, dari US$ 3.000 menjadi US$ 5.000, serta meningkatkan gaji perdana menteri dari US$ 4.000 menjadi US$ 6.000.

Menurut The Associated Press, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (8/6/2019), kenaikan gaji yang disetujui oleh Abbas itu dirahasiakan dari publik, kata dua pejabat senior, mengesampingkan undang-undang tahun 2004 yang menetapkan gaji menteri.

Kedua pejabat berbicara dengan anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media.

Pengungkapan tersebut, oleh kelompok online anonim yang dikenal sebagai Against the Current muncul ketika pemerintah Palestina mengalami kesulitan keuangan.

Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan pada hari Kamis bahwa ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh yang baru. Ia telah setuju untuk membatalkan kenaikan gaji tersebut.

"Pada saat orang-orang Palestina bergumul dengan kesulitan ekonomi, ketika gaji dipotong di Gaza, keputusan-keputusan seperti itu menentang logika dan membuat orang marah," ujar Mladenov sebagai reaksi terhadap berita kenaikan gaji melalui akun Twitter pribadinya.

"Saya sudah berbicara dengan @DrShtayyeh yang berkomitmen untuk segera mengakhiri praktik ini dan melakukan penyelidikan."

Shtayyeh, yang menggantikan pendahulunya, Rami Hamdallah pada bulan April, sejauh ini belum memberikan komentar.

Sebelumnya, PM Mohammad Shtayyeh mengatakan otoritas Palestina selama beberapa bulan terakhir terpaksa meminjam uang dari bank, dan sang presiden pun telah menyerukan jaring pengaman keuangan selama KTT Arab dan Islam di Mekkah, Arab Saudi.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita kurang lengkap buka link di samping http://bit.ly/2Mve0TN

Bagikan Berita Ini