China Menjustifikasi Penumpasan pada Insiden Tiananmen 1989

Pembantaian Lapangan Tiananmen, yang biasa dikenal di China daratan sebagai Insiden Empat Juni (liùsì shìjiàn) atau Enam-Empat, adalah demonstrasi yang dipimpin mahasiswa di Beijing pada pertengahan 1989.

Secara lebih luas, itu merujuk pada gerakan nasional populer yang diilhami oleh protes Beijing selama periode itu, kadang-kadang disebut Gerakan Demokrasi '89 (bājiu mínyùn).

Protes direpresif secara paksa setelah pemerintah mengumumkan darurat militer dan mengirim tentara untuk menduduki Beijing.

Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Pembantaian Lapangan Tiananmen, pasukan dengan senapan serbu dan tank menembaki para demonstran yang mencoba memblokir langkah militer menuju Lapangan Tiananmen. Perkiraan korban tewas bervariasi dari beberapa ratus hingga ribuan jiwa.

Berangkat dari kematian pemimpin Komunis pro-reformasi Hu Yaobang pada April 1989, di tengah latar belakang perkembangan ekonomi yang cepat dan perubahan sosial di China pasca-Mao Zedong, protes tersebut mencerminkan kekhawatiran tentang masa depan negara dalam kesadaran rakyat dan di kalangan elite politik.

Reformasi tahun 1980-an telah mengarah pada ekonomi pasar yang baru lahir namun berdampak pada kesenjangan ekonomi, dan sistem politik satu partai juga menghadapi tantangan legitimasi.

Keluhan umum pada saat itu termasuk inflasi, korupsi, kesiapan lulusan pendidikan yang terbatas untuk ekonomi baru, dan pembatasan partisipasi politik.

Gerakan siswa menyerukan demokrasi, akuntabilitas yang lebih besar, kebebasan pers, dan kebebasan berbicara, meskipun mereka menyusun aksi dengan tidak teratur dan tujuan mereka beragam.

Pada puncak protes, sekitar 1 juta orang berkumpul di Alun-alun Tiananmen.

Ketika protes berkembang, pihak berwenang merespons dengan taktik damai dan keras, yang memperlihatkan perpecahan yang mendalam di dalam kepemimpinan partai.

Pada Mei 1989, mogok makan yang dipimpin oleh mahasiswa menggalang dukungan untuk para demonstran di seluruh negeri, dan protes menyebar ke sekitar 400 kota.

Pada akhirnya, pemimpin tertinggi Tiongkok, Deng Xiaoping dan para sesepuh Partai Komunis lainnya percaya bahwa protes tersebut merupakan ancaman politik dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan.

Dewan Negara mendeklarasikan darurat militer pada 20 Mei 1989 dan mengerahkan sebanyak 300.000 tentara ke Beijing.

Tentara maju ke tengah Beijing pada jalan utama kota pada dini hari 4 Juni 1989, menewaskan demonstran dan warga biasa dalam proses mereka untuk meredam demonstrasi.

Komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, dan analis politik mengecam pemerintah Tiongkok atas pembantaian tersebut. Negara-negara Barat memberlakukan embargo senjata ke China.

Pemerintah China melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para demonstran dan para pendukungnya, menekan protes-protes lain di sekitar Tiongkok, mengusir wartawan asing, secara ketat mengontrol liputan peristiwa-peristiwa dalam pers domestik, memperkuat polisi dan pasukan keamanan internal, dan menurunkan pejabat yang dianggap simpatik kepada para demonstran.

Secara lebih luas, penindasan untuk sementara waktu menghentikan kebijakan liberalisasi pada 1980-an.

Demonstrasi berujung pembantaian di Tiananmen dianggap sebagai peristiwa penting, yang kemudian menjadi embrio pembatasan ekspresi politik di China hingga abad ke-21. Memori atas peristiwa itu secara luas dikaitkan dengan mempertanyakan legitimasi pemerintahan Partai Komunis dan tetap menjadi salah satu topik paling sensitif dan paling banyak disensor di Tiongkok, hingga hari ini.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita kurang lengkap buka link di samping http://bit.ly/2HSPQ1w

Bagikan Berita Ini