Liputan6.com, Bangkok - Pemerintah Thailand --yang dikuasai junta militer-- melarang kampanye langsung dalam menghadapi pemilu yang digelar awal tahun depan.
Partai-partai baru dan yang sudah mapan, termasuk pemimpin junta militer Prayut Chan-o-cha, kini beralih bersaing menggalang dukungan di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, hingga layanan pesan Line.
Dikutip dari The Straits Times pada Kamis (29/11/2018), persaingan diperkirakan semakin ketat sebagai tanggapan pemerintah junta militer Thailand --yang merebut kekuasaan pada 2014-- bersiap mengadakan pemilu, 24 Februari mendatang.
Sementara itu, pada bulan September, pemerintahan junta militer melonggarkan larangan pada aktivitas politik, memungkinkan partai untuk mengumpulkan uang dan memilih pemimpin.
Meski begitu, kampanye pemilu dan pertemuan politik lebih dari lima orang tetap dilarang. Menanggapi situasi tersebut, partai politik pun meilih media sosial sebagai sarana untuk menggalang dukungan suara.
"Ada kesempatan terbuka untuk semua orang, karena Thailand memiliki lebih dari tujuh juta pemilih pemula," kata mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva, yang kini menjabat sebagai pemimpin Partai Demokrat, mengatakan dalam sebuah wawancara di Bangkok.
"Mereka sebagian besar belum memutuskan. Kami secara khusus menangani kelompok ini. Kami menggunakan media sosial, tetapi tidak melanggar perintah junta untuk tidak berkampanye secara online.
Thailand telah menjadi pengguna media sosial yang sangat masif, menjadikannya dinamika baru yang dalam sejarah pemilu setempat, yang diikuti oleh banyak situasi bergejolak, seperti kerusuhan dan kudeta.
Bahkan, ibu kota Bangkok memiliki basis pengguna aktif Facebook perkotaan terbesar di dunia, yakni sekitar 22 juta user. Demikian lapor hasil penelitian We Are Social dan Hootsuite.
Selain itu, Thailand secara keseluruhan menempati urutan kedelapan dalam jumlah pengguna media sosial aktif, dengan populasi sekitar 51 juta, atau setara tiga perempat dari total penduduknya.
Simak video pilihan berikut:
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kampanye Resmi Dilarang, Perang Pemilu Thailand Berpindah ke Media Sosial"
Post a Comment