:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2953716/original/007992700_1572421573-20191030-Jokowi-Pimpin-Rapat-Terbatas-Perdana-ANGGA-8.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Voice of Indonesia, Siaran Luar Negeri LPP RRI, untuk yang ke-33 kalinya kembali menyelenggarakan Diplomatic Forum, gelar wicara yang membahas berbagai isu nasional dan internasional dengan menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, diplomat, pengamat, dan lain-lain.
Tema yang dibahas di Diplomatic Forum kali ini adalah Diplomasi Ekonomi Indonesia di Pemerintahan ke 2 Presiden Jokowi.
Ketidakpastian ekonomi global membayangi hampir semua negara di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, beberapa negara sudah masuk jurang resesi seperti Turki dan Argentina, dengan sebagian besar lainnya sudah mengalami perlambatan ekonomi.
Di Indonesia, pelemahan ekonomi global masuk melalui berbagai akses, baik perdagangan, barang dan jasa, arus modal dan sentimen. Lemahnya ekonomi global berdampak terhadap perekonomian nasional.
Presiden Joko Widodo di masa pemerintahan kedua mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global tersebut. Salah satunya melalui diplomasi dan politik luar negeri.
Diplomasi ekonomi menjadi salah satu fokus yang diembankan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi dampak melemahnya perekonomian global.
Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP-RRI Agung Susatyo mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dampak melemahnya perekonomian global.
Menurutnya Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan dengan keunggulan bonus demografi dan penduduk. Indonesia juga memiliki sejumlah perjanjian dagang dengan berbagai negara yang dapat diperluas.
"Bagaimana memanfaatkan semua keunggulan kita agar Indonesia tidak terlalu terdampak oleh ekonomi global? Mulai dari penguatan pasar domestik hingga penguatan pasar kita di luar negeri," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers RRI, yang dimuat Liputan6.com, Jumat (29/11/2019).
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus melihat tantangan di dalam negeri. Masih banyak aspek yang masih menghambat masuknya investasi asing kedalam negeri termasuk rumitnya birokrasi di daerah.
"Harus dilihat satu per satu apa saja yang menjadi hambatan. Kebijakan membuka kran investasi di pusat harus mendapat dukungan di daerah. Pemerintah pusat harus juga mengawasi hingga ke level terendah," imbuhnya.
Pemerintah Indonesia mengaku telah menyiapkan langkah antisipatif agar tidak terdampak oleh melemahnya ekonomi global. Upaya dan langkah ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak untuk memastikan program pembangunan ekonomi di dalam negeri dapat terus berjalan.
Diplomatic Forum diselenggarakan di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Kamis (28 November 2019), menampilkan pembicara: Mahendra Siregar (Wakil Menteri Luar Negeri RI), Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan RI), YM Gustavo Ayares Duta Besar Cili untuk Indonesia), Hariyadi Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia- APINDO) dan Bhima Yudhistira Adhinegara (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance-Indef).
Simak video pilihan berikut:
Presiden Jokowi menjelaskan asumsi ekonomi makro Indonesia pada 2020. Diantaranya besaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs Rupiah pada USD.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "RRI Gelar Diskusi Soal Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Kedua Jokowi"
Post a Comment