:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2768280/original/042002500_1554271973-bakola.jpg)
Liputan6.com, Manila - Mahkamah Agung Filipina pada Selasa 2 April, memerintahkan pembongkaran bukti dokumen polisi tentang tewasnya ribuan orang dalam perang narkoba di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte.
Hal itu dimaksudkan untuk menguak kejelasan hukum tentang sekian banyak penembakan oleh aparat yang dilakukan di luar hukum (extrajudicial killing), demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Rabu (3/4/2019).
Juru bicara Mahkamah Agung Filipina, Brian Keith Hosaka, memerintahkan pengacara umum untuk beberkan laporan polisi kepada dua kelompok hak asasi, Free Legal Assistance Group dan Center for International Law.
Pengadilan beranggotakan 15 orang itu, di mana para hakimnya baru saja mengadakan pertemuan di utara kota Baguio, belum memutuskan untuk membuat petisi terpisah terhadap kampanye anti-narkoba Presiden Rodrigo Duterte, sebagai kebijakan yang tidak konstitusional.
Menurut angka resmi yang dikeluarkan oleh Badan Penegakan Narkoba Filipina (PDEA), lebih dari 5.000 orang tewas, sebagian besar di tangan polisi, antara Juli 2016 dan akhir November 2017.
Jumlah korban resmi jauh dari perkiraan yang diberikan oleh kelompok-kelompok hak asasi dan juru kampanye untuk para korban, yang bervariasi dari 12.000 hingga 20.000.
Banyak dari eksekusi di lapangan tersebut tidak berdokumen, dan dilakukan oleh "regu kematian" dari milisi tidak resmi, kata salah satu kelompok hak asasi manusia.
Pengacara umum Jose Calida sebelumnya telah menyetujui rilis dokumen polisi ke Mahkamah Agung, tetapi menolak permintaan kedua kelompok hak asasi, dengan alasan bahwa tindakan seperti itu akan merusak penegakan hukum dan keamanan nasional.
Simak video pilihan berikut:
Presiden Filipina Rodrigo Duterte ingin mengganti nama negaranya. Ia ingin nama Filipina diganti menjadi Maharlika.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mahkamah Agung Filipina Perintahkan Bongkar Bukti Perang Narkoba yang Mematikan"
Post a Comment