Kemlu: KJRI dan KBRI Profesional serta Jaga Netralitas Selama Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa para pegawainya yang berdinas di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri "selalu menjaga profesionalitas dan netralitas" jelang dan selama proses Pemilu 2019. Pernyataan itu datang ketika segelintir pihak dan politisi partai meragukan netralitas staf KBRI (Kedutaan Besar) dan KJRI (Konsulat Jenderal) di beberapa negara.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani misalnya, pada 2 April 2019 mengaku mendapat laporan bahwa "beberapa KJRI mengarahkan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk memilih pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokowi- Ma'ruf Amin di Pilpres 2019". Salah satu yang ia sorot di antaranya adalah Malaysia.

"Di Malaysia sama juga. Kan anaknya Duta Besar (Indonesia untuk Malaysia) calon," kata Ahmad seperti dilansir Merdeka.com, Selasa kemarin. Ia mereferensi Davin Kirana, putra Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, yang menjadi caleg DPR dari Partai Nasdem.

Merespons, Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanattha Nasir mengatakan bahwa Menlu Retno Marsudi telah menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan staf di luar negeri untuk tetap profesional dan netral selama pemilu.

"Saya tekankan, sejak awal, Menlu memerintahkan dan menekankan lewat instruksi lisan atau tertulis pada setiap kesempatan kepada seluruh staf Kemlu atau pejabat kementerian pos KJRI atau KBRI untuk selalu profesional dan menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini, konteks Pemilu 2019," kata Arrmanattha di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

"Kita mendukung pemilu sebatas demi kelancaran dan keamanan pelaksanaannya."

Arrmanattha mengatakan, jika ada yang pihak curiga dengan adanya sikap tidak profesional dan netral di pos kerja Kemlu di luar negeri seputar proses pemilu, yang bersangkutan bisa melaporkannya melalui mekanisme terkait.

"Apabila ada hal-hal di luar ini atau kecurigaan dari siapapun yang terkait adanya laporan dan sebagainya, itu kan ada mekanismenya, lewat Bawaslu atau KPU atau PPLN (Panitia Pemilu di Luar Negeri) di sana."

Simak video pilihan berikut:

Mahkamah Konstitusi kabulkan permohonan uji materi syarat wajib mencoblos. Yakni surat keterangan perekaman e-KTP boleh dijadikan syarat untuk ikut Pemilu 2019.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Internasional, Sains, Feature, Kisah Inspiratif, Unik, dan Menarik Liputan6 kalo berita kurang lengkap buka link di samping http://bit.ly/2UB3o8M

Bagikan Berita Ini